21 Oct 2017
FAQ
TENTANG BAPMI | PENDAPAT MENGIKAT | MEDIASI | ADJUDIKASI | ARBITRASE | MEDIATOR/ADJUDIKATOR/ARBITER | PERATURAN ACARA | KEGIATAN
FAQ
Berita
Artikel
Referensi
Glosarium
Simulasi Biaya
Biaya-biaya Arbitrase
Biaya-biaya Mediasi

Pertanyaan yang Sering Muncul

Apa jenis perkara yang bisa diselesaikan di BAPMI?

Semua perkara perdata mengenai transaksi di bidang pasar modal dapat diselesaikan melalui BAPMI. Perkara itu hanya dapat diselesaikan di BAPMI apabila ada permintaan dari para pihak yang bersengketa, dan mereka sendiri yang memilih apakah akan diselesaikan melalui mekanisme pendapat mengikat, mediasi atau arbitrase.

BAPMI tidak menangani kasus yang berada di bawah ruang lingkup hukum publik, seperti pidana (contohnya manipulasi pasar, insider trading) dan administrasi (contohnya pembekuan dan pencabutan izin usaha, keputusan lembaga atau pejabat negara/pemerintah yang berada dalam jurisdiksi peradilan tata usaha negara).

Berapa banyak perkara yang telah diselesaikan di BAPMI?

Sampai dengan saat ini sudah 3 (tiga) perkara yang diselesaikan melalui BAPMI:

  1. Perkara No. Reg. BAPMI-001/MED-01/IX/2009, melalui proses Mediasi. Sengketa dalam Perkara ini adalah mengenai suatu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan di bidang Pasar Modal. Mediator dalam Perkara ini adalah Bapak Iswahjudi Azwar Karim.
  2. Perkara No. Reg. BAPMI-002/ARB-01/XI/2009, melalui proses Arbitrase. Sengketa dalam perkara ini adalah mengenai fasilitas marjin. Majelis Arbitrase dalam Perkara ini terdiri dari Bapak Rudhy A. Lontoh sebagai Ketua Majelis, Ibu Ratnawati Prasodjo dan Bapak Felix O. Soebagjo masing-masing sebagai Anggota Majelis.
  3. Perkara No. Reg. BAPMI-003/ARB-02/VII/2010, melalui proses Arbitrase. Sengketa dalam perkara ini adalah mengenai fasilitas marjin. Dalam Perkara ini Pemohon dan Termohon berhasil mencapai perdamaian yang dikuatkan dalam acta van dading. Arbiter dalam Perkara ini adalah Bapak Iswahjudi Azwar Karim sebagai Arbiter Tunggal.
Saat ini sedang berproses Arbitrase 1 (satu) Perkara dengan No. Reg. BAPMI-004/ARB-03/VIII/2011. Sengketa dalam perkara ini adalah mengenai perjanjian kerjasama penjualan produk investasi.

Apabila para pihak sudah mencantumkan di dalam perjanjian akan menyelesaikan sengketa ke pengadilan atau lembaga arbitrase lain, bisakah para pihak kemudian membawanya ke BAPMI?

Apabila di dalam perjanjian sudah menetapkan demikian, maka para pihak harus terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap perjanjian (amendemen atau addendum) dengan mengganti forum penyelesaian yang semula pengadilan atau lembaga arbitrase lain menjadi BAPMI.

Apabila pelaku pasar modal sudah mencantumkan di dalam perjanjian akan menyelesaikan sengketa ke pengadilan atau lembaga arbitrase lain, apakah kini dengan adanya BAPMI pengadilan atau lembaga arbitrase lain menjadi tidak lagi berwenang?

Pilihan forum penyelesaian sengketa secara prinsip adalah merupakan kebebasan dari para pihak untuk memilih dan menyepakatinya, inilah prinsip kebebasan berkontrak yang dianut oleh sistem hukum perdata Indonesia. Jika para pihak di dalam perjanjian sudah sepakat setiap sengketa akan diselesaikan ke pengadilan, maka harus ke pengadilan, dan lembaga lain menjadi tidak berwenang. Demikian pula jika para pihak di dalam perjanjian sudah sepakat setiap sengketa akan diselesaikan ke lembaga arbitrase X, maka harus ke lembaga arbitrase X, dan pengadilan atau lembaga arbitrase lain menjadi tidak berwenang.

Yang terpenting adalah para pihak tidak mengatur 2 pilihan forum penyelesaian di dalam kontraknya, misalnya dengan menyebutkan "akan diselesaikan melalui BAPMI atau Pengadilan Negeri yang berwenang". Klausula itu akan menimbulkan kerancuan di dalam pelaksanaannya di kemudian hari.

Sengketa perdata macam apa yang sering muncul?

Kami tidak mempunyai data mengenai hal ini, namun kami bisa menyebutkan beberapa contoh:
  1. sengketa antara manajer investasi dengan nasabahnya mengenai kegagalan pemenuhan kewajiban oleh manajer investasi kepada nasabahnya;
  2. sengketa antara sebuah perusahaan pembiayaan dengan induk perusahaannya mengenai perjanjian pendanaan dengan jaminan saham;
  3. sengketa antara penjamin emisi efek dengan investor mengenai pemenuhan kewajiban dalam pemesanan penjatahan saham;
  4. sengketa antara emiten dengan pemegang saham lama mengenai penjualan saham kepada pihak lain tanpa memberikan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lama.

Apakah yang dimaksud dengan ADR?

ADR adalah singkatan dari Alternative Dispute Resolution, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. ADR adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Secara teori yang termasuk dalam mekanisme ADR antara lain adalah Pendapat Mengikat, Mediasi, Penilaian Ahli, Rekonsiliasi, dan Arbitrase.

Dengan adanya ADR para pihak yang bersengketa dapat mengetahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa tidak harus atau tidak selalu ke pengadilan, ada alternatif lain yang juga layak untuk ditempuh yang dalam beberapa hal mempunyai keunggulan daripada pengadilan. Bahkan dalam proses persidangan perdata di Indonesia saat ini, daading (perdamaian dihadapan hakim) harus ditempuh melalui mekanisme Mediasi (court-annexed mediation).

Apa keuntungan menyelesaikan perkara melalui ADR dibandingkan dengan melalui pengadilan?

Sebagai suatu mekanisme yang bersifat alternatif, ADR berkembang karena adanya kebutuhan pencari keadilan yang tidak sepenuhnya didapatkan dari mekanisme pengadilan. Kebutuhan itu misalnya pencari keadilan membutuhkan:
  • proses pengambilan keputusan yang cepat;
  • keputusan yang final dan mengikat;
  • keputusan diambil oleh orang yang ahli di bidangnya;
  • kerahasiaan dalam proses penyelesaian; dan
  • mekanisme penyelesaian yang spesifik, unik, sesuai dengan spesifikasi dan keunikan dari sengketanya.

      Itulah beberapa keuntungan yang diperoleh dari ADR yang tidak didapatkan dari pengadilan.

Apa perbedaan mediasi dengan arbitrase?

Di dalam mediasi, para pihak masih yakin dapat menyelesaikan sengketa secara damai, yang mereka butuhkan adalah kehadiran pihak ketiga yang netral yang akan membimbing mereka ke arah perdamaian. Sedangkan di dalam arbitrase, para pihak sudah tidak dapat lagi berdamai, yang mereka butuhkan adalah kehadiran pihak ketiga yang netral yang akan memeriksa sengketa dan menjatuhkan keputusan yang final dan mengikat kepada para pihak.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka ciri-ciri yang membedakan mediasi dengan arbitrase adalah sebagai berikut:

  • di dalam arbitrase, para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memutuskan, sedangkan di dalam mediasi, pihak ketiga hanya bertindak sebagai fasilitator;
  • hasil dari mediator sangat ditentukan oleh kehendak para pihak, sedangkan hasil dari arbitrase sangat ditentukan oleh benar-salah menurut hukum;
  • di dalam mediasi, para pihak harus meyakinkan pihak lain sehingga bersedia berkompromi dan menerima, sedangkan di dalam arbitrase, para pihak harus meyakinkan arbiter sehingga mengabulkan tuntutan;
  • proses mediasi ditentukan sendiri oleh para pihak sehingga proses beracaranya tidak formal, sedangkan proses arbitrase sering merujuk kepada peraturan dari lembaga arbitrase yang dipilih dan undang-undang mengenai arbitrase sehingga proses beracaranya lebih formal.

Apa perbedaan arbitrase dengan pengadilan?

Ada beberapa perbedaaan mendasar antara arbitrase dengan pengadilan:
  1. persidangan pengadilan berlangsung terbuka untuk umum, sedangkan persidangan arbitrase bersifat tertutup;
  2. tuntutan perkara ke arbitrase hanya bisa dilangsungkan jika para pihak yang bersengketa terikat dengan perjanjian arbitrase, sedangkan tuntutan perkara ke pengadilan bisa diajukan oleh siapapun;
  3. proses beracara di pengadilan sangat formal, sangat kaku, sedangkan proses beracara di arbitrase tidak terlalu formal, tidak terlalu kaku;
  4. arbiter dipilih berdasarkan keahliannya, sedangkan hakim pada umumnya adalah generalis;
  5. pada beberapa sistem hukum tertentu hakim menganut preseden atau yurisprudensi, sedangkan arbiter tidak mengenal preseden;
  6. putusan arbitrase adalah final dan mengikat, tidak dapat diajukan banding atau upaya hokum apapun, sedangkan putusan pengadilan bisa diajukan banding, kasasi dan bahkan peninjauan kembali.

Apakah putusan arbitrase masih bisa diajukan ke pengadilan?

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 telah jelas menyatakan bahwa:
  • putusan arbitrase adalah final dan mengikat;
  • pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase;
  • para pihak yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

Inilah kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-undang terhadap putusan arbitrase.

Bagaimana putusan arbitrase dapat mempunyai kekuatan memaksa? apakah BAPMI mempunyai kekuasaan untuk memaksanya?

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 mewajibkan putusan arbitrase didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri setempat. Sejak didaftarkan itu putusan arbitrase mengikat dan bisa dilaksanakan, begitu pula sebaliknya jika tidak didaftarkan maka putusan arbitrase tidak mengikat dan tidak bisa dilaksanakan.

BAPMI tidak mempunyai tangan untuk memaksakan pelaksanaan suatu putusan arbitrase, pihak yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal tersebut adalah pengadilan. Oleh karena itu Undang-undang mengatur apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase yang sudah didaftarkan, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri setempat. Ketua pengadilan negeri membubuhkan perintah eksekusi pada lembar putusan arbitrase tanpa memeriksa kembali pokok perkara serta pertimbangan dalam putusan arbitrase, ia hanya memeriksa kewenangan arbitrase untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang bersangkutan.

Di dalam prakteknya keputusan Arbitrase tidak mudah untuk dieksekusi, masih ada upaya pihak yang berperkara untuk membawa sengketa ke pengadilan. Bagaimana hal ini bisa terjadi?

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 sudah jelas menyatakan bahwa:
  • putusan arbitrase adalah final dan mengikat;
  • pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase;
  • para pihak yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan perkara ke pengadilan;
  • putusan arbitrase harus didaftarkan;
  • putusan arbitrase bisa dimintakan perintah eksekusi; dan
  • ketua pengadilan tidak lagi memeriksa pokok perkara dan pertimbangan arbiter.

Apabila di dalam praktek masih ditemukan adanya upaya dari pihak tertentu untuk membawanya ke pengadilan, maka hal tersebut hanyalah fenomena dari penerapan sistem yang baru dimana belum banyak dipahami oleh para pihak yang bersengketa, advokat dan hakim itu sendiri.

Apa perbedaan BAPMI dengan BANI?

BANI adalah lembaga arbitrase yang umum, sedangkan BAPMI mengkhususkan pada sektor pasar modal. Saat ini ada kecenderungan pelaku pada bidang tertentu membuat lembaga arbitrase khusus, atau lembaga arbitrase mengkhususkan diri pada bidang tertentu saja, seperti:
  • BASYARNAS untuk aspek ekonomi syariah;
  • diperbankan telah didirikan lembaga mediasi untuk klaim kecil;
  • di bidang asuransi juga tengah dikaji pendirian lembaga semacam itu;
  • dan mungkin pada bidang-bidang lain seperti konsumen, lingkungan hidup, dan sebagainya

Apakah BAPMI berada di bawah supervisi Bapepam atau SROs?

BAPMI adalah organisasi swasta dan non-profit. Dalam melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan atas suatu sengketa, BAPMI adalah lembaga yang independen, netral, bebas dari segala intervensi pihak manapun.

Apakah BAPMI hanya menangani sengketa pasar modal yang terjadi di Indonesia?

Tujuan utama didirikannya BAPMI adalah menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan kepada seluruh pelaku pasar modal di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perdata yang mereka alami di bidang pasar modal melalui mekanisme yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah dan dengan hasil penyelesaian yang final dan mengikat. BAPMI tidak membatasi apakah pelaku pasar modal di Indonesia adalah domestik atau asing, apakah transaksinya di Indonesia atau di luar negeri. Yang terpenting adalah adanya kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui BAPMI.

Pada saat menentukan pilihan forum penyelesaian sengketa, counter party kita lebih senang memilih Arbitrase asing atau lembaga arbitrase lain yang sudah dikenal. Bagaimana BAPMI melihat kecenderungan ini?

Pada saat memilih arbitrase, ada 2 pertanyaan mendasar yang biasanya muncul: pertama bagaimana peraturannya, dan kedua siapa arbiternya. Dahulu ada pertanyaan lain, apakah sistem hukum negara mengakui putusan arbitrase. Pertanyaan ketiga sudah tidak lagi relevan dipertanyakan dalam konteks Indonesia sejak Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 diberlakukan.

Mengenai pertanyaan pertama dapat dijelaskan bahwa undang-undang mengenai arbitrase dan juga peraturan lembaga arbitrase di banyak negara mempunyai kesamaan prinsip-prinsip dasar. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat arbitrase memang lebih banyak diperuntukkan bagi pelaku bisnis yang tidak mengenal batas-batas negara, yang menjalankan bisnis sesuai dengan kelaziman praktek yang diterima secara umum di dalam transaksi internasional. Kita hampir tidak menemukan perbedaan yang prinsip antara Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 dengan New York Convention 1958 atau UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration misalnya. Kemudian peraturan beracara BAPMI sebagian besar telah merujuk kepada Undang-undang Nomor 30 tahun 1999. Dengan demikian dapat dijamin bahwa peraturan beracara BAPMI sudah sesuai dengan kelaziman praktek yang diterima secara umum di dalam transaksi internasional.

Mengenai pertanyaan kedua dapat dijelaskan bahwa inilah yang membedakan antara lembaga arbitrase satu dengan yang lainnya, yakni arbiternya. Saat ini BAPMI mempunyai 17 Arbiter/Mediator terdaftar dengan keahlian khusus di bidang pasar modal menurut latar belakangnya masing-masing, ada yang berasal dari praktisi pasar modal, advokat, akuntan dan akademisi. Di samping keahlian di bidang pasar modal, mereka juga mempunyai keterampilan untuk memimpin dan menjalankan arbitrase dan mediasi. Apabila pihak yang bersengketa menghendaki orang lain di luar daftar arbiter BAPMI, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukannya kepada BAPMI, dan BAPMI akan mengangkatnya sebagai Arbiter Ad Hoc dengan persyaratan tertentu. Dengan demikian tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai arbiter di dalam arbitrase BAPMI.

Tautan | Perjanjian Pengguna | Komentar anda | Beritahukan Teman
Copyright © 2006 - Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia - All Rights Reserved