21 Oct 2017
Arbitrase
TENTANG BAPMI | PENDAPAT MENGIKAT | MEDIASI | ADJUDIKASI | ARBITRASE | MEDIATOR/ADJUDIKATOR/ARBITER | PERATURAN ACARA | KEGIATAN
Pendahuluan
Pendaftaran
Perjanjian Arbitrase
Penunjukan Arbiter
Pemeriksaan
Putusan
Pelaksanaan
Biaya
Alur Proses

 

FAQ
Berita
Artikel
Referensi
Glosarium
Simulasi Biaya
Biaya-biaya Arbitrase
Biaya-biaya Mediasi

 

Perjanjian Arbitrase

Syarat terpenting untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Arbitrase BAPMI adalah adanya terlebih dahulu suatu Perjanjian Arbitrase antara para pihak yang bersengketa. Tanpa adanya Perjanjian Arbitrase maka persengketaan tidak dapat diajukan kepada BAPMI. Yang dimaksud dengan Perjanjian Arbitrase adalah kesepakatan tertulis para pihak bahwa persengketaan di antara para pihak akan diselesaikan melalui Arbitrase BAPMI. Perjanjian Arbitrase dapat dituangkan ke dalam bentuk:

  1. salah satu pasal di dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa (Klausula Arbitrase); atau
  2. perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Para pihak yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase tidak mempunyai hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri, dan dalam hal ini pun pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan Perjanjian Arbitrase.

Model Klausula Arbitrase:

BAPMI merekomendasikan kepada para pihak yang bermaksud memilih cara penyelesaian Arbitrase BAPMI di dalam kontraknya menggunakan Klausula Arbitrase standar sebagai berikut:

"Setiap sengketa yang timbul dari dan/ atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan/ atau pelaksanaan Perjanjian ini, baik mengenai cidera janji maupun perbuatan melawan hukum, termasuk mengenai pengakhiran dan/ atau keabsahan perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus melalui Arbitrase BAPMI di Jakarta, dalam suatu Majelis Arbitrase yang beranggotakan 3 (tiga) Arbiter, berdasarkan Peraturan-peraturan BAPMI, dan Putusan Arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat."

Perjanjian Arbitrase setelah Timbul Sengketa:
Pasal 8 dari Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur bahwa dalam hal para pihak sepakat memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, maka kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis dan memuat:

  1. masalah yang dipersengketakan;
  2. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
  3. nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter/Majelis Arbitrase;
  4. tempat Arbiter/Majelis Arbitrase akan mengambil keputusan;
  5. nama lengkap sekretaris persidangan;
  6. jangka waktu penyelesaian sengketa;
  7. pernyataan kesediaan dari Arbiter
Tautan | Perjanjian Pengguna | Komentar anda | Beritahukan Teman
Copyright © 2006 - Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia - All Rights Reserved