11 Dec 2017
Arbitrase
TENTANG BAPMI | PENDAPAT MENGIKAT | MEDIASI | ADJUDIKASI | ARBITRASE | MEDIATOR/ADJUDIKATOR/ARBITER | PERATURAN ACARA | KEGIATAN
Pendahuluan
Pendaftaran
Perjanjian Arbitrase
Penunjukan Arbiter
Pemeriksaan
Putusan
Pelaksanaan
Biaya
Alur Proses

 

FAQ
Berita
Artikel
Referensi
Glosarium
Simulasi Biaya
Biaya-biaya Arbitrase
Biaya-biaya Mediasi

 

Penunjukan Arbiter

Arbiter adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang bersangkutan. Para pihak berhak menunjuk Arbiter, dan Arbiter pun berhak untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut. Dalam proses Arbitrase BAPMI, para pihak harus menyepakati terlebih dahulu bentuk Arbitrase, apakah akan berbentuk Arbiter Tunggal atau berbentuk Majelis (berjumlah 3 atau lebih, dan harus berjumlah ganjil). Penunjukan Arbiter dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Arbiter Tunggal:
Penunjukan seseorang sebagai Arbiter Tunggal harus merupakan persetujuan Pemohon dan Termohon. Apabila Pemohon dan Termohon tidak mencapai kata sepakat, maka penunjukan Arbiter Tunggal ditetapkan oleh BAPMI.

Majelis Arbitrase:
Pemohon dan Termohon menunjuk Arbiternya masing-masing, dan selanjutnya kedua Arbiter tersebut memilih Arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis. Apabila kedua Arbiter tidak mencapai kata sepakat, penunjukan Ketua Majelis ditetapkan oleh BAPMI. Apabila ada salah satu pihak yang tidak menunjuk Arbiter, maka Pengurus BAPMI yang akan menunjuk Arbiter.

Syarat menjadi Arbiter:
Pada dasarnya yang bisa ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon sebagai Arbiter di dalam Arbitrase BAPMI adalah mereka yang tercantum di dalam Daftar Arbiter BAPMI. Apabila Pemohon dan/ atau Termohon bermaksud menunjuk seseorang dari luar daftar tersebut, harus memenuhi persyaratan tertentu dan mendapatkan persetujuan dari Pengurus BAPMI.

Dalam menjalankan tugasnya, Arbiter harus menjunjung tinggi kode etik, bersikap adil, netral dan mandiri, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak manapun, serta bebas dari benturan kepentingan dan afiliasi, baik dengan salah satu pihak yang bersengketa (termasuk kuasa hukumnya) maupun dengan persengketaan yang bersangkutan. Apabila hal-hal tersebut dilanggar, maka Arbiter yang bersangkutan harus berhenti atau diberhentikan dari tugasnya.

Tautan | Perjanjian Pengguna | Komentar anda | Beritahukan Teman
Copyright © 2006 - Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia - All Rights Reserved