Latar Belakang

Pendirian BAPMI tidak terlepas dari keinginan pelaku Pasar Modal Indonesia untuk memiliki sendiri lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus di bidang Pasar Modal yang ditangani oleh orang-orang yang memahami Pasar Modal, dengan proses yang cepat dan murah, hasil yang final dan mengikat serta memenuhi rasa keadilan.

Di bawah dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), maka selanjutnya pada tahun 2002 Self Regulatory Organizations (SROs) di lingkungan Pasar Modal yaitu PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) [kini PT Bursa Efek Indonesia (BEI)], PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bersama-sama dengan 17 asosiasi di lingkungan Pasar Modal Indonesia menandatangani MOU (Akta No. 14, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmy SH) untuk mendirikan sebuah lembaga Arbitrase yang kemudian diberi nama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, disingkat "BAPMI".

Akta Pendirian BAPMI (Akta No. 15, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmy SH) ditandatangani di Jakarta oleh PT BEJ dan PT BES [kini PT BEI], PT KPEI dan PT KSEI pada tanggal 9 Agustus 2002 disaksikan oleh Bapak Boediono selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia pada saat itu, dalam suatu upacara di auditorium Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. Selanjutnya BAPMI memperoleh pengesahan sebagai badan hukum melalui Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: C-2620 HT.01.03.TH 2002, tanggal 29 Agustus 2002. Pengesahan itu telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, dan Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002.