17 Nov 2018
Berita
ABOUT BAPMI | BINDING OPINION | MEDIATION | ADJUDICATION | ARBITRATION | MEDIATOR/ADJUDICATOR/ARBITRATOR | RULES | EVENTS
FAQ
News
Articles
References
Glosarium
Cost Simulation

 

Berita

Jakarta, Kompas, 8 September 2003.

Proses mediasi atau upaya penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan tidak boleh diwajibkan melalui pusat mediasi nasional (PMN). Kalaupun jalur ini dipilih, pihak-pihak yang bersengketa harus secara sukarela memilih mediator yang mereka kehendaki.

Demikian dikatakan praktisi hukum Didi Irawadi Syamsuddin dan Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Zein Umar Purba yang dihubungi terpisah, Sabtu (6/9) menanggapi diresmikannya PMN, oleh Ketua Mahkamah Agung.

Dalam lembaga independen yang diketuai Denaldy M. Mauna itu, Ketua MA Bagir Manan duduk sebagai pelindung. PMN telah memilik 15 mediator dari berbagai latar belakang, seperti hukum, perbankan, akuntansi, keuangan, asuransi, dan teknik. Mereka sebagian besar merupakan mediator Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (The Jakarta Initiative Task Force/JITF).

Menurut Purba, hakim yang menawarkan jalur mediasi tidak boleh mengarahkan pihak yang berperkara kepada lembaga mediasi tertentu. "Jika mau menempuh jalur mediasi, mereka bebas memilih mediator," katanya.

Rancangan peraturan MA (Perma) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa mediasi bersifat wajib (Pasal2 Ayat 1) atas seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN). Pada hari pertama sidang, hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi (Pasal 3). Pihak yang bersengketa kemudian berhak memilih mediator dari dalam PN atau luar PN.

Purba menjelaskan, lembaga mediasi berbeda dengan arbitrase, yang keberadaannya di atur undang-undang. UU Arbitrase menyatakan putusan arbitrase tidak dapat dibanding dan tidak juga bisa diajukan ke pengadilan. "pada mediasi, keputusan akhir berada pada kedua pihak, bukan mediator. Namun, salah satu pihak masih bisa mengajukan pekara ke pengadilan," jelasnya.

Jika pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan, menurut pasal 5 Rancangan Perma mediasi, mereka dapat meminta putusan dengan sebuah akta perdamaian, dan wajib mencabutan gugatan.

Sebagai advokat, Didi menyambut positif kehadiran PMN. Namun, ia mengingatkan agar para mediator yang berkerja di PMN memiliki intergritas tinggi.

"Dari pengalaman, memang banyak sengketa yang diselesaikan melalui mediasi. Seyogyanya, pihak-pihak yang bersengketa menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal," tuturnya. (LAM)

Kembali ke Index Berita

Links | User Agreement | Your Comment | Tell Friends
Copyright © 2006 - Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia - All Rights Reserved