17 Nov 2018
Berita
ABOUT BAPMI | BINDING OPINION | MEDIATION | ADJUDICATION | ARBITRATION | MEDIATOR/ADJUDICATOR/ARBITRATOR | RULES | EVENTS
FAQ
News
Articles
References
Glosarium
Cost Simulation

 

Berita

Jakarta, Investor Indonesia, 29 Juli 2003.

Pada Agustus 2003 mendatang, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) akan memasuki usia satu tahun. Sepanjang setahun kiprahnya di pasar modal Indonesia, ternyata belum satu pun perkara (di pasar modal) yang masuk dan ditangani BAPMI. Lembaga arbitrase ini mengklaim keberadaannya sejauh ini tidak gagal hanya lantaran belum menangani satu kasus. Sebab, lembaga ini telah melakukan banyak hal. Ukuran keberhasilan suatu lembaga baru memang sangat relatif. Tak terkecuali itu buat BAPMI. Tapi, patut disyukuri, bahwa respon pelaku pasar terhadap keberadaan lembaga arbitrase pasar modal ini positif. Pengurus BAPMI pun sudah beberapa kali berdialog dengan pelaku pasar.

Seolah tidak mempersoalkan kapan menangani "pasien" perdananya, BAPMI terus melangkah dan tetap memprioritaskan program jangka pendek, yakni melakukan sosialisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Mengenai indikator keberhasilan sosialisasi, dikatakan sosialisasi adalah sebuah proses. Terus-menerus dan tidak bisa diukur dengan waktu singkat.

"Jadi, kalau sekarang belum ada perkara masuk ke BAPMI, tergantung kepada pelaku pasar," ujar Ketua Bapmi A. Zen Umar Purba kepada wartawan Investor Indonesia, Mangku, dalam suatu wawancara khusus di kantor BAPMI, kemarin (28/7). Lalu, apa saja agenda dan rencana BAPMI ke depan, berikut nukilan dari wawancara tersebut:

Sudah setahun BAPMI didirikan, lalu apa saja yang sudah di lakukan?
Pertama, BAPMI berdiri bukan dalam kalkulasi target dalam waktu sekian ada sekian perkara yang masuk. Alasannya, BAPMI merupakan badan yang sifatnya sosial walaupun mematok fee perkara tetapi bukan dengan tujuan mencari-oriented-seperti layaknya sebuah perseroan. Penekanan ini perlu karena pertanyaan Anda kayaknya apa saja perkara yang masuk ke BAPMI. Ini concern kita yang pertama. Jadi kalau sekarang belum ada perkara masuk ke BAPMI, tergantung kepada pelaku pasar. Di luar urusan seperti itu, Bapmi sebenarnya telah melakukan banyak hal. BAPMI sudah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi seperti menjadi amanat program kerja jangka pendek BAPMI. Program jangka pendek BAPMI adalah sosialisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Sosialisasi sudah berjalan ke daerah. Sedangkan sosialisasi masih mengandung aspek sosialisasi itu sendiri serta pengenalan. Sosialisasi ke pelaku pasar praktis sudah dilakukan antara lain di Surabaya, Malang dan Medan. BAPMI jaga melakukan proses pengenalan dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) hingga ke Ketua Pengadilan Negeri.

Yang paling penting kita lihat ini karena menyangkut dengan sosialisasi pasar modal itu sendiri. Di Indonesia sendiri masih banyak yang belum tahu apa itu pasar modal. Demikian juga dengan aspek penyelesaian sengketanya. Jadi berbarengan.Pengenalan terhadap aspek pengenalan sengketa amat penting.

Apa sebenarnya ide dasar pendirian BAPMI?
Pendirian BAPMI sebenarnya untuk menampung aspirasi pelaku pasar. Terutama penyelesaian sengketa pasar modal diselesaikan secara profesional, cepat, dan murah. Itu yang menjadi intinya. Kalau penyelesaian lewat pengadilan biasa membutuhkan setidaknya 5 tahun. Bukan karena kelemahan peradilan. Memang sistemnya seperti itu. Penyelesaian pengadilan melalui 5 tingkat peradilan. Kalau terjadi di pasar modal, you mau bilang apa. Beli obligasi sebentar sudah beralih. Saham juga begitu 5 menit kemudian uangnya sudah di Hongkong. Apa harus menunggu pengadilan untuk selesaikan masalah tersebut. Seperti halnya ada istilah Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), maksudnya adalah tidak perlu polisi, PPNS yang menyelidiki langsung. Dalam konsep perdatanya maunya seperti itu paralel. Di sini sejumlah SRO dan asosiasi menjadi anggota BAPMI seluruhnya anggota BAPMI 22. Jumlah berasal dari komponen pelaku pasar modal.

Kalau mengacu pada lembaga yang sama di luar negeri, apakah BAPMI memiliki ciri sendiri?
Lembaga arbiter di manapun sama. Di negara-negara lain juga begitu. Bahkan di Amerika Serikat juga demikian. Sederhana saja pengertiannya. Ada apa yang ingin menyelesaikan sengketa perdata secara cepat dan profesional. Jadi prinsipnya sama dimana-mana. Arbitrase adalah untuk menampung aspirasi agar penyelesaikan perkara tidak terlalu lama. Jika perkara tersebut menyangkut kepentingan umum dan bersifat pidana tidak bisa lewat arbitrase. Seperti masalah insider trading atau manipulasi pasar. Bila sifat utang piutang antara para pihak adalah urusan para pihak tersebut. Pihak ketiga tidak ikut campur.

Bagaimana lembaga lain seperti Bapepam yang memiliki kewenangan sama?
Kewenangan tersebut adalah kewenangan yang tidak formal. Ibaratnya tidak mengikat. Para pihak datang minta Bapepam menyelesaikan perkaranya serta para pihak memang bersedia. Tapi pada umumnya wilayah mereka (Bapepam) bukan itu. Kewenangan adalah kewenangan publik. Di sana ada aspek perdata dan para pihak mau ya boleh saja.

BAPMI tak akan overlapping?

Tidak akan pernah ada. Jalurnya serta relnya juga lain. Kalaupun Bapepam sebagai otoritas publik menyelesaikan perkara perdata itu lebih karena fungsi yang lengket di situ.

Bisa diperjelas?

Kalau masalah pidana kita sama sekali tidak bisa. Tetapi soal utang piutang, kita sebenarnya bisa. Tidak masalah kalau ada perkara perdata memilih Bapmi sebagai mediator boleh saja. Begitu juga kalau memilih Bapepam. Ya gak masalah. Tapi nantinya Bapepam akan melimpahkan soal-soal tersebut kepada kita (bapmi). Ibaratnya Bapepam itu seperti polisi yang mengulurkan tangan kalau para pihak setuju boleh saja. Bukan lagi urusan bapepam untuk mengurusi masalah utang piutang. Tapi kalau para pihak mau untuk selesaikan melalui Bapepam silakan saja. Tapi itu bukan tugasnya Bapepam.

Bapmi didirikan oleh kalangan SRO dan asosiasi di pasar modal, apakah hal ini tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan?
Sama sekali tidak. Semua terbuka dalam rapat umum anggota. Pengurusan harus melaksanakan yang sudah ditentukan. Dalam putusan perkara memang ada hubungan dengan SRO dan asosiasi. Tapi kalu bukan mereka yang mendirikan, siap yang dirikan Bapmi? Sebenarnya nggak ada masalah yang penting independen karena ada juga pertanggungjawaban. Bahwa sekarang kita tidak ada biaya itu jelas. Sedangkan biaya berasal dari anggota, kalau tidak dari mereka bagaimana bisa berkantor di sini. Tapi semua ada perhitungannya.

Bagaimana dengan respon pelaku pasar?
Positif. Pengurus sudah beberapa kali berdialog dengan pelaku pasar.

Soal sosialisasi oleh Bapmi apakah sudah dikatakan berhasil?
Sosialisasi adalah proses. Ukuran keberhasilan itu apa. Apa bisa keberhasilan sosialisasi diukur dalam waktu singkat. Misalnya setahun sosialisasi sudah dinyatakan berhasil. Sosialisasi adalah proses terus menerus. Tentang pasar modal. Apakah semua orang sudah mengerti apa itu pasar modal. Masih banyak orang Indonesia belum tahu apa itu pasar modal. Jangan lupa Indonesia wilayahnya luas

Benarkah program sosialisasi Bapmi gagal?
Apa kriterianya. Parameternya apa untuk mengatakan gagal. Siapa yang merupakan representasi dan menyatakan program sosialisasi Bapmi gagal. Kecuali Anda memperoleh data resmi, asosiasi X menyatakan belum mengerti keberadaan Bapmi. Yang terpenting asosiasi di pasar modal adalah anggota Bapmi. Kalau belum mengerti Bapmi cabut saja keanggotaannya daripada harus membayar iuran Rp 3 juta pertahun.

Sebuah Organisasi tentu butuh dana operasional. Apa benar Bapmi kesulitan pendanaan karena kini belum ada perkara yang masuk?
Memang tetapi bukan suatu yang menyedihkan. Bapmi bukannya perseroan yang masing-masing pihak setor modal Rp 1 miliar. Kita bertahan apa adanya. Sifatnya sementara.Tapi kita juga lihat tidak ada uang lalu mau pindah ke mana, uangnya dari mana.

Sebagai besar pendanaan tentu dari fee perkara kan?
Pendanaan berasal dari iuran anggota, fee jasa penyelesaian perkara yang masuk dan sumbangan tidak mengikat. Kita belum tahu seberapa besar kontribusi fee perkara terhadap pendanaan Bapmi. Sekarang baru mulai.

Bila tidak ada perkara yang masuk bagaimana?
Pemiliknya kan ada. Tanya bagaimana seterusnya, mereka (anggota, red) yang punya. Mereka yang punya urusan. Kalau sekarang memang belum ada perkara yang masuk karena suasana pasar modal masih dalam kondisi aman dan tenteram. Kita (Bapmi, red) didirikan oleh kalangan pelaku pasar modal. Mereka yang mempunyai urusan di pasar modal. Jadi kalau sekarang belum ada perkara, itu urusan mereka sendiri. Kalau merasa tidak perlu bisa menyampaikan lewat rapat anggota. Agar anda tahu, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada awal berdirinya juga banyak dibantu oleh organisasinya. Persoalan lain, ada persepsi keliru bahwa Bapmi juga mengurus persoalan pidana. Ini tidak salah karena tidak semua orang paham. Ada yang datang ke Bapmi kalau tidak puas terhadap keputusan Bapepam apa bisa menyelesaikan masalah lewat Bapmi. Itu aspek aturan publik bukan kewenangan kita. Kewenangan Bapmi adalah yang terkait dengan aspek individu.

Keterlibatan lembaga dunia seperti Bank Dunia dalam proses awal pendirian Bapmi, apakah merupakan intervensi?
Sama sekali tidak. Masalahnya kita saat itu butuh sponsor untuk kegiatan untuk pengembangan masyarakat. Di negara-negara lain juga World Bank juga begitu, bertujuan untuk membantu pengembangan masyarakat. Justeru kita manfaatkan. Kepentingan mereka adalah terciptanya suatu system negara yang baik. Sistem pasar modal yang baik juga diperlukan.

Apa rencana Bapmi ke depan?
Program kerja kita sosialisasi dan pengembangan SDM. Juga pengembangan secara makro system penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersama-sama dengan lembaga arbitrase lain seperti BANI dan BAMUI. Sedangkan untuk aspek SDM mendapat perhatian karena penyelesaian perkara bagi mereka (arbiter Bapmi, red) merupakan bidang baru. Belum tentu mereka paham penyelesaian perkara di pasar modal. Ibaratnya mereka menjadi hakim. Jadi harus digembleng ke arah sana dalam bidang pendidikan lanjutan.

Bukan berarti SDM di Bapmi lemah kan?
Sama sekali ndak. Orang belajar di tingkat lanjutan bukan berarti bodoh. Orang bertanya bukan karena bodoh tetapi kritis atau memang benar-benar bodoh. SDM Bapmi ikut pendidikan lanjutan bukan berarti lemah.

Kembali ke Index Berita

Links | User Agreement | Your Comment | Tell Friends
Copyright © 2006 - Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia - All Rights Reserved