23 Jun 2018
Berita
ABOUT BAPMI | BINDING OPINION | MEDIATION | ADJUDICATION | ARBITRATION | MEDIATOR/ADJUDICATOR/ARBITRATOR | RULES | EVENTS
FAQ
News
Articles
References
Glosarium
Cost Simulation

 

Berita

Jakarta, Investor Indonesia, 11 April 2003.

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) akan mengupayakan klausul penyelesaian sengketa pasar modal melalui lembaga arbitrase. Klausul ini setidaknya harus tercantum dalam perjanjian bisnis di pasar modal.

Wakil sekjen BAPMI, Erry TP Hidayat berharap dengan adanya klausul tersebut sosialisasi peran BAPMI dalam sengketa bisnis di bidang pasar modal akan lebih baik lagi. "Bapepam dan BEJ sudah setuju tentang ketentuan pencantuman klausul seperti itu," ungkap Erry kepada Investor Indonesia di Jakarta, kemarin.

Erry lebih jauh mengatakan, hanya otoritas bursa yang meng-enforcement kewajiban mencantumkan klausul penyelesaian secara arbitrase. Kalau sudah di-enforcement oleh otoritas bursa, maka tidak ada lagi pihak bisa menolak melakukan penyelesaian sengketa perdata di pasar modal secara arbitrase,"sebutnya.

Pasalnya, kata dia, selama ini satu di antara kendala yang ada adalah penyelesaian lewat arbitrase tidak bisa dilakukan secara sepihak melainkan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Dia mengakui, sosialisasi keberadaan BAPMI di kalangan pelaku pasar modal masih kurang optimal. Tapi, bukan berarti pula proses sosialisai telah gagal. Adapun penyebab minimnya pemahaman pelaku pasar modal akan peran BAPMI, karena lembaga ini baru beberapa kali melakukan sosialisasi. "Kita baru melakukan sosialisasi di Jakarta dan Surabaya," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua BAPMI, M. Abdurachim Husein menyatakan, BAPMI secara intensif akan terus melakukan sosialisasi kepada pelaku pasar, seiring keberadaannya sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat yang dapat memenuhi tuntutan pelaku pasar modal di Indonesia. Meskipun diakuinya, hingga saat ini belum satupun pemohon kasus di pasar modal yang mengajukan alternatif penyelesaian sengketa ke BAPMI.

Namun diakui pula oleh Erry, sosialisasi BAPMI kepada pelaku pasar masih belum memperoleh respon memadai. Sebab, faktanya, pada sosialisasi, perhatian sebagian besar pelaku pasar masih tertuju pada persoalan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD), dan masalah ini sangat menyita energi.

Mengenai kelanjutan program sosialisasi BAPMI, Erry menerangkan pada 17 April 2003 akan dilakukan sosialisasi dengan kalangan anggota bursa. Selanjutnya pada 25 April 2003, BAPMI melakukan sosialisasi anggota Asosiasi Emiten Indonesia (AEI). Dengan memperbanyak sosialisasi, pemahaman pelaku pasar modal makin memadai. "Nantinya diharapkan tidak ada lagi permintaan dari pelaku pasar yang meminta BAPMI menangkap seseorang," terangnya.

Selain dukungan dari otoritas pasar modal, kata dia, pihak Mahkamah Agung (MA) juga turut mendukung. Menurut Erry, dalam waktu dekat MA akan membentuk semacam lembaga mediasi. Terkait dengan hal ini, penyelesaian kasus-kasus ekonomi oleh pihak MA akan didorong ke arah penyelesaian melalui mediasi.

Disebutkan, memang MA tidak secara spesifik menunjuk BAPMI sebagai satu lembaga arbitrase. "Tapi, setidaknya BAPMI siap dengan arbiter yang dimilik meski tidak secara khusus menyebut BAPMI sebagai lembaga," katanya. Pasalnya, arbiter sudah siap menangani perkara yang akan masuk.

Berdasarkan keputusan BAPMI No. Kep-04/BAPMI/11.2002 tentang Penyempurnaan Peraturan dan Acara BAPMI penyelesaian sengketa perdata melalui BAPMI berupa pendapat mengikat, alternatif penyelesaian sengketa, dan arbitrase.

Dalam hal pendapat mengikat, menurut pasal 3 ayat 1, BAPMI dapat menerima permintaan para pihak yang berbeda pendapat mengenai suatu sengketa di pasar modal yang berkenaan dengan perjanjian dan atau pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan kegiatan di pasar modal. Pendapat mengikat bersifat final dan mengikat para pihak serta tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.

Sementara itu mengenai alterantif penyelesaian sengketa, yakni berupa mediasi atau penilaian ahli. Untuk penyelesaian secara arbitrase, adalah dalam bentuk arbitrase yang hanya dapat dilakukan atas perjanjian kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. (mgk/art)

Kembali ke Index Berita

Links | User Agreement | Your Comment | Tell Friends
Copyright © 2006 - Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia - All Rights Reserved