17 Nov 2018
Berita
ABOUT BAPMI | BINDING OPINION | MEDIATION | ADJUDICATION | ARBITRATION | MEDIATOR/ADJUDICATOR/ARBITRATOR | RULES | EVENTS
FAQ
News
Articles
References
Glosarium
Cost Simulation

 

Berita

Jakarta, Media Indonesia, 10 Februari 2003.

ANDA punya sengketa perdata yang berkenaan dengan pasar modal? Jangan buru-buru ke pengadilan negeri, apalagi pengadilan sekarang belum bisa di percaya. Sekarang ada lembaga penyelesaian sengketa swasta di bidang pasar modal. Namanya Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Badan ini sudah berdiri pada 9 Agustus 2002, namun baru mulai menerima klien pada 28 januari lalu.

"Kami menyediakan beberapa hal terlebih dahulu, seperti membuat peraturan dan acara BAPMI, mencari Arbiter, menyediakan pembiayaan, dan peraturan-peraturan derivatif (turunan) lainnya," ujar Ketua BAPMI terpilih Achmad Zen Umar Purba, dalam seminar Peran Arbitrase di Bidang Pasar Modal Indonesia di Jakarta, 30 Januari lalu, ihwal baru beroperasinya BAPMI setelah setengah tahun berdiri.

Ada tiga produk jasa yang ditawarkan BAPMI bagi para pencari penyelesaian sengketa, yaitu (1) pendapat mengikat (PM), (2) alternatif penyelasaian sengketa (APS), dan (3) arbitrase. Masing-masing tentu dengan persyaratan sendiri. Untuk PM dan APS, persyaratan yang harus dipenuhi adalah kesepakatan dan pemohonan tertulis dari para pihak yang bersengketa, serta pelunasan biaya dan imbalan (fee). Sementara itu, untuk arbitrase, syaratnya permohonan tertulis cukup disampaikan salah satu pihak. Dan, selain pelunasan biaya dan imbalan, syarat yang harus penuhi adalah adanya perjanjian arbitrase oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian ini bisa dibuat baik sebelum maupun sesudah terjadinya sengketa.

Untuk PM, BAPMI menetapkan bahwa pendapat akan dikeluarkan selambat-lambatnya 30 hari kerja-yaitu senin sampai jumat-setelah dimulainya pemeriksaan terhadap permohonan para pihak. Pemeriksaan sediri dimulai selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah pendaftaran pemohonan. Jadi, paling lama 37 hari kerja para pihak sudah akan memperoleh PM.

Untuk APS, terlebih dahulu akan diupayakan perdamaian paling lama 14 hari kerja sejak tanggal pendaftaran. Jika tidak berhasil, penyelesaian dilakukan dengan bantuan mediator atau melalui penilaian ahli dalam waktu paling lambat 14 hari Kerja setelah penunjukan mediator namun, jika tidak tercapai kesepakatan sengketa atau beda pendapat bisa diajukan ke arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan paling lambat 180 hari setelah penunjukan arbiter, namun dapat diperpanjang lagi waktunya jika dianggap perlu.

Lalu, siapa yang bisa menggunakan jasa BAPMI? Menurut Zen Umar Purba, semua yang berkecimpung dalam kegiatan pasar modal dapat menggunakan jasa arbitrase ini. Sifatnya tidak wajib, tetapi pilihan (optimal). Namun, untuk mempermudah pekerjaannya, BAPMI memiliki angota organisasi, bukan perseorangan. Hingga saat ini sudah ada 21 organisasi yang menjdi angota BAPMI "ke 21 organisasi itu mencakup (hampir) semua pelaku pasar modal " jelas Zen Umar Purba.

Biaya dan fee

Aspek penting yang perlu diketahui bagi pencari penyelesaian sengketa melalui BAPMI ini adalah soal besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan menyangkut komponen apa saja. Secara garis besar komponen biaya dibagi tiga, yaitu biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan/pendapat ahli atau saksi, dan fee (jasa). Besarnya biaya pendaftaran bagi ketiga jasa yang ditawarkan BAPMI adalah Rp 2 juta, sedang biaya pemeriksaan/pendapat ditentukan kemudian oleh BAPMI. Sementara itu, untuk fee, besarnya ditentukan berdasarkan persentae nilai sengketa.

Mengenai putusan / pendapat, BAPMI menetapkan bahwa produk mereka bersifat final dan mengikat (final and binding). Maksudnya putusan mereka tidak bisa dimintakan banding, dan para pihak yang terkait wajib melaksanakan putusan itu. Kalau tidak Melaksanakan akan dianggap cidera janji (wanprestasi). Untuk itulah, setiap putusan/pendapat BAPM, didaftarkan ke pengadilan negeri setempat paling lambat 30 hari setelah putusan diambil.

"Mengapa final and binding? Kalau putusan BAPMI masih bisa dimintakan banding, atau pihak yang tidak puas lantas menggugat ke pengadilan negeri, itu berarti penggunaan jasa lembaga arbitrase yang cepat dan efisien tidak tercapai" kata Zen Umar Purba. Cukup beralasan, karena raison d'etre lahirnya BAPMI sendiri adalah menjadi sarana penyelesaian sengketa yang sesuai kebutuhan pelaku pasar, yaitu proses yang cepat, efisien, dan karena itu relatif murah.

Namun, bagi Maheswara Prabandono patner pada lawfirm Turangga Prabandono Tsani, berdasarkan kasus-kasus yang ada di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), puas atau tidaknya para pihak terhadap putusan arbiter masih fifty-fifty. "Tidak jarang para pihak mempersoalkan putusan arbiter dan malah mau menggugat ke pengadilan negeri," ujar Maheswara, sembari menyatakan bahwa ia baru saja kedatangan klien yan berencana meggugat putusan BANI ke pengadilan negeri.

Nah siapa yang mau pilih BAPMI?

Kembali ke Index Berita

Links | User Agreement | Your Comment | Tell Friends
Copyright © 2006 - Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia - All Rights Reserved