20 Sep 2018
Berita
ABOUT BAPMI | BINDING OPINION | MEDIATION | ADJUDICATION | ARBITRATION | MEDIATOR/ADJUDICATOR/ARBITRATOR | RULES | EVENTS
FAQ
News
Articles
References
Glosarium
Cost Simulation

 

Berita

Suara Pembaruan, 16 November 2002.

Jakarta- Keberadaan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) tidak akan menggeser peran Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia (BAPEPAM) dalam menangani kasus-kasus di pasar modal.

Ketua Umum BAPMI, A. Zen Umar Purba mengatakan terdapat perbedaan mendasar dalam penanganan kasus di dua lembaga pasar modal itu. Bapepam lanjutnya lebih menangani kasus yang bersifat publik, sedangkan BAPMI lebih menekankan perkara-perkara perdata yang menyangkut dua pihak. Selain itu, untuk menyelesaikan kasus melalui BAPMI pihak-pihak yang bersengketa juga harus terlebih dahulu memiliki kontrak.

"Jadi tidak akan benturan antara Bapepam dengan BAPMI" kata Zen, kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) , Kamis (14/11).

Menurutnya ada tiga hal yang perlu dipahami mengenai BAPMI. Pertama sebagai institusi keberadaan BAPMI adalah untuk meminta pendapat dari para pihak yang bersengketa. Pendapat itu hanya bersifat binding opinion.

Kedua, BAPMI bisa dijadikan sebagai institusi alternatif penyelesaian perkara perdata para pihak bersengketa secara damai. Dimana kedua belah pihak pihak bersengketa harus sepakat menyelesaikan lewat BAPMI. Ketiga BAPMI sebagai lembaga arbitrase dimana dalam penanganan kasus kedua belah pihak harus sudah memiliki perjanjian penyelesaian perkara lewat BAPMI.

Zen mengatakan, kewenangan BAPMI meliputi kasus yang menyangkut wilayah perdata seperti kasus pemesanan saham, order jual dan order beli, gagal serah, gagal bayar, soal penjaminan saham dan ketidakcocokan rekening. Jika ada kasus pidana, maka penyelidikan menjadi kewenangan Bapepam.

Selain itu tidak diperbolehkan ada conflict of interest (benturan kepentingan) diantara klien dan arbiter yang akan menangani kasus yang diselesaikan lewat BAPMI.

"Jika A telah memilih seorang arbiter untuk menyelesaikan kasusnya lewat BAPMI, maka ia harus membuat pernyataan bahwa tidak ada conflict of interest diantara mereka. Karena kan bisa saja ada lawyer yang juga arbiter tetapi ia mempunyai klien pihak yang bersengketa tersebut" tegas Zen.

Dia melanjutkan, penanganan kasus di BAPMI juga meliputi sengketa perdata antara investor dengan anggota bursa, dan antara anggota bursa. Namun sengketa tersebut terlebih dahulu harus didasarkan adanya kontrak kerjasama bahawa jika dikemudian hari ada masalah akan diselesaikan melalui BAPMI.

Sebaliknya ada beberapa kasus pasar modal yang tidak dapat diselesaikan melalui BAPMI misalnya BEJ terlibat kasus pembangunan gedung dengan mitranya atau kasus Semen Gresik dan Semen Padang. Kasus-kasus itu merupakan kasus internal yang dampaknya lebih ke internal dan tidak mengganggu mekanisme pasar modal.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Zen mengatakan pihaknya optimis BAPMI akan menjadi salah satu alternatif bagi penyelesaian kasus di bursa. Hal ini didasarkan pada data dan survei yang telah dilakukan badan ini. Hasil survei menunjukan bahwa dalam setiap tahun ada 20 kasus pasar modal dan potensial masuk dalam kewenangan BAPMI. "Jumlah itu belum termasuk kasus yang langsung ke Bapepam atau Pengadilan" ujar Zen.

Belum ada kasus

Pada kesempatan itu, Zen juga mengatakan, hingga saat ini belum ada permohonan sengketa yang masuk ke BAPMI. Meski demikian, hal itu tidak akan menjadi kendala bagi peluncuran BAPMI, pada akhir November 2002.

Dia menjelaskan, BAPMI yang telah diresmikan pembetukannya pada 9 Agustus 2002 itu, kini tengah mematangkan prosedur internal yang terkait dengan fee yang akan dikenakan para arbiter dalam menyelesaikan sengketa.

Saat ini, BAPMI telah memiliki 15 calon arbiter yang sudah lulus dalam seleksi dan siap untuk bekerja. "Ke-15 arbiter itu terdiri dari lawyer (pengacara) dan non lawyer yang berusia minimal 35 tahun, mempunyai keahlian dan akrab dengan dunia pasar modal,"ujar Zen.

BAPMI sendiri merupakan lembaga yang didukung oleh Bapepam, PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), PT Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Ditambah 22 pihak asosiasi pendukung pasar modal dan keberadaan BAPMI telah terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. J-9)

Kembali ke Index Berita

Links | User Agreement | Your Comment | Tell Friends
Copyright © 2006 - Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia - All Rights Reserved