23 Jun 2018
Berita
ABOUT BAPMI | BINDING OPINION | MEDIATION | ADJUDICATION | ARBITRATION | MEDIATOR/ADJUDICATOR/ARBITRATOR | RULES | EVENTS
FAQ
News
Articles
References
Glosarium
Cost Simulation

 

Berita

Jakarta, Investor Indonesia, 28 januari 2003.

Rapat umum Anggota (RUA) tahunan pertama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) pada senin 27/1 kemarin mengesahkan sebanyak 16 arbiter yang akan bertugas menangani perkara di lembaga arbitrase ini.

Ketua BAPMI, Achmad Zen Umar Purba usai Rapat Umum Anggota Tahunan menyatakan arbiter BAPMI yang disahkan adalah Irsan Nasarudin, Mas Achmad Daniri, Rudhy A Lontoh, Sidik Suraputra, Sofyan Djalil, Sutan Remy Sjahdeni, Soemarso SR, Ratnawati Prasodjo, Ilya Avianti, Gunawan Sumantri, Hamud Balfas, Fatmah Jatim, A. Zen Umar Purba, Felix O. Soebagjo, Mas Abdurachim Husein, dan Indra Safitri.

"Untuk tahap pertama, itulah arbiter BAPMI yang akan disodorkan kepada para pelaku pasar yang berniat menyelesaikan sengketa melalui BAPMI," kata Zen kemarin.

Ia mengakui arbiter BAPMI tersebut memang belum tentu mewakili berbagi keahlian di pasar modal untuk menyelesaikan perkara perdata yang masuk. "Memang saat ini mayoritas arbiter BAPMI berasal dari kalangan ahli hukum pasar modal," terang mantan pejabat di Departemen Kehakiman tersebut. Namun pada masa-masa mendatang, BAPMI akan menjaring arbiter dari berbagai keahlian untuk menangani perkara yang masuk.

Ditanya mengenai independensi para arbiter BAPMI, Zen menandaskan agar tidak perlu kekhawatiran seperti itu. Pasalnya, arbiter dilarang menangani perkara yang terkait dengan asal asosiasinya. Menurutnya perkara yang masuk BAPMI, para arbiter yang memutuskannya. "Hanya banding opinion yang diputuskan oleh pengurus BAPMI. Itulah banding opinion bukanlah penyelesaian perkara tetapi hanya pendapat mengikat saja," paparnya.

Lebih lanjut Zen mengungkapkan, kehadiran BAPMI diharapkan mampu membantu beban peradilan di Indonesia. Dalam kaitan ini Zen menyatakan beban perkara di peradilan Indonesia begitu banyak. "Untuk menyelesaikan perkara peradilan di indonesia setidaknya butuh hakim-hakim Agung yang memadai. Setidaknya kehadiran BAPMI menjadi nilai tambah alternatif penyelesaian sengketa terutama di pasar modal," kata dia lagi.

Akan tetapi, kata Zen, BAPMI tidak akan memasuki wilayah juridiksi hukum pidana. Dia mengatakan persoalan-persoalan yang terkait dengan pelanggaran aturan bukan menjadi wewenang BAPMI. "Kita hanya menangani perkara perdata," ucapnya. Ia mencontohkan kalau misalnya di pasal modal ada perkara pelanggaran insider trading, manipulasi pasar, maka penegakan hukum oleh otoritas Bursa atau Bapepam.

Zen juga menepis pendapat BAPMI belum siap. Menurutnya, BAPMI sebenarnya sudah lama siap operasional namun secara etis pengurus juga harus mendapat pengesahan dari Rapat Umum Anggota Tahunan. DalamRapat Umum Anggota Tahunan itu, antara lain di sahkan hukum acara, arbiter serta pengurus.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua BAPMI, Abdurachim Husein memperkirakan perkara yang masuk BAPMI lebih banyak antara anggota bursa dengan SRO. Perkara lainnya yang masuk adalah sengketa antara investor dengan perusahaan efek. Menurut perkiraan dia, setidaknya kalau berdasarkan survei BAPMI akan menangani perkara sekitar 20 per tahun. (mgk).

Kembali ke Index Berita

Links | User Agreement | Your Comment | Tell Friends
Copyright © 2006 - Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia - All Rights Reserved