23 Oct 2018
ARTIKEL
ABOUT BAPMI | BINDING OPINION | MEDIATION | ADJUDICATION | ARBITRATION | MEDIATOR/ADJUDICATOR/ARBITRATOR | RULES | EVENTS
FAQ
News
Articles
References
Glosarium
Cost Simulation

 

Artikel

Klausula Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Pasar Modal

Tulisan ini juga dimuat pada harian Republika, Senin, 5 November 2007

Untuk mencapai penyelesaian sengketa yang tuntas, para pihak bisa membuat klausula yang menggabungkan antara mediasi dan arbitrase, atau mediasi dan pengadilan.

Senin (28/10) pekan lalu Rubrik Pasar Modal Republika telah membahas mengenai peran dan fungsi Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Sebagai sebuah lembaga yang lahir karena karakteristik industri Pasar Modal, BAPMI merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan persengketaan yang muncul antara sesama pelaku pasar modal, baik persengketaan yang muncul karena aktivitas transaksi efek maupun persengketaan antara vendor atau penyedia jasa yang terlibat dalam industri ini. Apalagi untuk urusan perjanjiandan kontrak yang terkait dengan investasi dan transaksi di pasar modal.

Penunjukan BAPMI sebagai forum yang dipilih dalam penyelesaian tiap sengketa di pasar modal memang bukan tanpa sebab. Pasalnya pergerakan industri ini serba cepat. Kalau memilih bentuk penyelesaian lewat jalur pengadilan dan hukum yang ada hampir pasti memerlukan waktu yang sangat lama sehingga akan sangat mungkin potensial keuntungan dari iktivitas transaksi berubah menjadi kerugian. Dan faktor tersebut merupakan salah satu alasan bagi industri pasar modal ini.

Untuk itu disarankan bagi pelaku industri ini sebelum membentuk kerjasama dan perjanjian dengan pihak lain harus memastikan dulu forum yang akan dipilih dalam menyelesaikan sengketa. terlebih lagi setelah beberapa pengaduan yang masuk ke lembaga ini ternyata tidak bias di tindaklanjuti disebabkan para pihak dalam klausul  perjanjian tidak menyangka bila terjadi persengketaan akan diselesaikan melalui BAPMI.

Lalu tertutup sama sekalikah penyelesaian jalur melalui BAPMI ini? Jawabnya jelas tidak karena para pihak yang bersengketa itu bisa menempuh penyelesaian sengketanya melalui jalur arbitrase. caranya sudah  barang tentu antara pihak yang bersengketa harus membuat kesepakatan penyelesaian  persengketaan melalui jalur arbitrase. Untuk itu perlu diperhatikan ketentuan pasal 9 UU 30/1999 tentang arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa.

Pasal 9 UU 30/1999 mengatur bahwa perjanjian arbitrase yang dibuat setelah munculnya sengketa harus dibuat secara tertulis, jika perlu berbentuk akta notaris, dan harus membuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

  1. mengenai masalah yang disengketakan
  2. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak dan arbiter,
  3. tempat arbitrase,
  4. nama lengkap sekretaris semacam panitera pengganti dalam pengadilan,
  5. jangka waktu arbitrase,
  6. pernyataan kesediaan arbiter dan
  7. pernyataan kesediaan para pihak menanggung seluruh biaya arbitrase. Bila tidak menyebutkan salah satu dari yang tersebut di atas, maka perjanjian arbitrase menjadi batal demi hukum.

Sebagai sebuah lembaga yang baru dibentuk kurang dari enam tahun ini. BAPMI menyadari ketidakpahaman masyarakat dalam membuat perikatan kontrak dan perjanjian serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian. Dalam menyelesaikan tiap sengketa misalnya, masih banyak yang tidak memasukkan klausula tanpa mempelajari terlebih dahulu karakteristik industri. kendati mereka sepakat menyelesaikan tiap perselisian lewat jalur perdata, namun tidak ssedikit memilih mencari penyelesaian sengketa langsung ke pengadilan, akibatnya pengaduan yang masuk ke BAPMI tidak bisa diproses karena dalam klausul mereka khususnya terkait dengan forum dalam menyelesaikan sengketa.

Menurut BAPMI, setidaknya adanya ada dua pilihan forum penyelesaian yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan sengketa ini forum tersebut adalah forum pengadilan dan forum diluar pengadilan (seperti mediasi dan arbitrase). Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pelaku industri pasar modal karena menuangkan klausula pilihan forum dengan baik di dalam perjanjian akan menghindari sengketa tambahan yang justru timbul dikarenakan bunyi klausula yang keliru nonsense, ambigu dan/atau tanggung. Untuk lebih mudah, para pihak bisa mengadopsi standar klausula pilihan forum yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase atau mediasi yang dipilih oleh para pihak di dalam perjanjian.

Forum penyelesaian

Hampir semua pelaku bisnis berkeinginan agar tiap perjanjian dan kerjasama yang dilakukan bisa berlangsung lancar, tanpa adanya gesekan, sehingga hal-hal yang tertuang dalam kontrak perjanjian tidak perlu dibaca ulang. Tapi namanya dunia bisnis terkadang ada saja hal-hal yang tidak terduga  karenanya factor tersebut perlu diantisipasi sejak dini, khususnya sebelum para pihak membuat perjanjian dan pengikatan. Yang patut dicermati adalah forum yang akan dipilih dalam menyelesaikan tiap sengketa yang muncul dikatakan BAPMI, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh para pihak dalam menentukan pilihan forum penyelesaian dan bagaimana menuangkannya ke dalam perjanjian, sebagai berikut:

  1. apabila para pihak belum mencantumkan klausula pilihan forum dalam perjanjian, maka persengketaan yang muncul kemungkinan akan diselesaikan melalui pengadilan karena forum penyelesaian diluar pengadilan hanya dapat berlangsung atas dasar kesepakatan tertulis. konsekuensinya adalah para pihak akan menghadapi proses penyelesaiaan yang lama hingga putusan pengadilan berkekuatan tetap. Apabila para pihak bermaksud untuk memilih penyelesaian diluar pengadilan maka para pihak harus membuat addendum perjanjian terlebih dahulu.
  2. apabila arbitrase dianggap mekanisme penyelesaian yang keabsahannya sesuai dengan putusan pengadilan, maka para pihak harus memilih salah satu dari forum yang ada. Dengan kata lain pilihan dalam klausul kontrak tidak boleh kedua-duanya apabila mendua. Misalnya klausula pilihan forum menyebutkan “sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan atau arbitrase”, atau jika tidak bisa di selesaikan melalui arbitrase akan diajukan kepengadilan”. Seolah-olah memberikan opsi kepada para pihak apakah akan membawa kepengadilan atau ke arbitrase. Hal ini biasanya disebabkan ketidaktahuan para pihak atau dianggap paling netral untuk mengakomodasi keinginan para pihak saat negosiasi kontrak. Padahal klausula semacam itu merupakan kesalahan fatal. Konsekuensinya adalah klausula itu disebut “nosense arbitrase clause” karena keberadaanya sia-sia dan tidak dapat dilaksanakan Alternatif bagi para pihak adalah segera membuat amendomen dan menggantinya dengan klausula yang memilih secara tegas antara kedua pilihan forum tersebut, apakah forum pengadilan atau apakah forum arbitrase.

Faktor yang penting ketiga yang perlu juga mendapat perhatian apabila para pihak memilih forum arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa, maka klausula dalam perjanjian penyelesaian sengketa lewt forum arbitrase perlu membuat hal-hal sebagai berikut:

  1. apakah arbitrase akan dilakukan melalui suatu lembaga arbitrase atau berupa ad hoc arbitration. jika melalui lembaga arbitrase maka harus disebutkan nama lembaganya, misalnya BAPMI;
  2. memuat prosedor atau aturan arbitrase-Jika sudah memilih lembaga arbitrase, biasanya akan mengikuti prosedur atau aturan beracara yang diterbitkan oleh lembaga arbitrase yang bersangkutan;
  3. tempat dimana dilangsungkanya arbitrase;
  4. Pilihan hukum;
  5. komposisi arbiter apakah tunggal atau majelis – Jika berbentuk majelis harus ganjil minimal tiga arbiter;
  6. bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
  7. pernyataan penegasan dari para pihak bahwa putusan arbitrase final dan mengikat; dan
  8. bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase dan pembebanan biaya arbitrase.

Membuat klausula arbitrase dengan lengkap akan menghindarkan para pihak dari pembahasan teknis dimasa mendatang saat sengketa benar-benar terjadi pembahasan dikemudian hari akan jauh lebih sulit dibandingkan bila disusun pada tahap awal perjanjian.

Yang juga perlu diingat bahwa karakteristik mekanisme penyelesaian melalui mediasi bersipat perundingan dan kesepakatan, sehingga mediasi tidak selalu berhasil mencapai kesepakatan damai oleh karena itu untuk mencapai penyelesaian sengketa yang tuntas para pihak bias membuat klausula yang menggabungkan antara mediasi dan arbitrase atau mediasi pengadilan.

Sebagai contok “ Sengketa akan diselesaikan melalui mediasi BAPMI menurut peraturan dan acara BAPMI. Apabila sampai jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan dan acara BAPMI mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian,atau para pihak mundur atau tidak melanjutkan mediasi, atau kesepakatan damai dalam mediasi tidak dipatuhi oleh salah satu pihak maka akan diselesaikan melalui arbitrase BAPMI menurut peraturan dan acara arbitrase BAPMI.

Kembali ke Index Artikel

Links | User Agreement | Your Comment | Tell Friends
Copyright © 2006 - Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia - All Rights Reserved