17 Aug 2017
ARTIKEL
ABOUT BAPMI | BINDING OPINION | MEDIATION | ADJUDICATION | ARBITRATION | MEDIATOR/ADJUDICATOR/ARBITRATOR | RULES | EVENTS
FAQ
News
Articles
References
Glosarium
Cost Simulation

 

Artikel

"Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional, dalam Teori dan Praktek"
Author: Tri Legono Yanuarachmadi
Highlight: Pasal 59 ayat (1) UU 30/99 mengatur bahwa lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase (harus) diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri (“PN”) dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan.

"Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan, Beberapa Catatan terhadap Perma 2/2015"
Author: Tri Legono Yanuarachmadi
Highlight: Catatan Penulis terhadap Perma 2/2015 dan sebagian Perma 14/2016 yang berkenaan dengan penyelesaian Gugatan Sederhana.

"BAPMI Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pasar Modal"
Author: Tim BEJ
Highlight: Tak perlu ragu memilih pendapat mengikat, mediasi dan arbitrase, karena mekanisme itu diakui dalam sistem hukum Indonesia.

"Mengenal Arbitrase Pasar Modal"
Author: Tim BEJ
Highlight: SEBAGIAN kita mungkin masih awam mengenai arbitrase. Arbitrase adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral, yang disebut arbitrase, untuk memberikan putusan. Arbitrase ini dibentuk karena adanya kesepakatan oleh seluruh pihak yang ada pada satu bisnis yangmemiliki mekanisme dan karakteristik tertentu, seperti industri pasar modal.

"Klausula Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Pasar Modal"
Author: Tim BEJ
Highlight: Untuk mencapai penyelesaian sengketa yang tuntas, para pihak bisa membuat klausula yang menggabungkan antara mediasi dan arbitrase, atau mediasi dan pengadilan.

"Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kepastian & Perlindungan Hukum"
Author: Indra Safitri, Arbiter/Mediator BAPMI
Highlight: Keadilan di dalam kerangka penyelesaian sengketa bisnis memiliki korelasi terhadap keputusan yang dibutuhkan oleh pelaku bisnis yang sedang bersengketa, misalnya tentang faktor kepastian dan perlindungan hukum. Kedua faktor ini merupakan harga mati bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi dan daya saing ekonomi sebuah negara. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, atau alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi, memiliki karateristik yang paralel dengan kebutuhan tersebut sehingga sangat tepat menjadi pilihan pelaku bisnis menyelesaikan sengketanya.

"Got a conflict? Go to mediation!"
Author: Iswahjudi Karim, Arbiter/Mediator BAPMI
Highlight: Tulisan itu terpampang pada iklan sebuah taksi di Singapura. Saking banyaknya perkara sengketa di Pengadilan, masyarakat Singapura dianjurkan untuk menempuh Mediasi dalam menyelesaikan sengketa mereka. Bagaimana dengan Indonesia?

"Prosedur Penyelesaian Sengketa di BAPMI"
Author: Mas Abdurachim Husein, Wakil Ketua BAPMI
Highlight: Besok, 9 Agustus 2007, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) genap berusia 5 tahun. Selama perjalanan waktu itu, adakalanya BAPMI menerima pengaduan atau diminta melakukan suatu tindakan yang bukan menjadi kewenangan BAPMI. Masih banyak yang mengira BAPMI semacam KPK atau KPPU yang bisa langsung bertindak berdasarkan pengaduan, memanggil pihak-pihak yang diadukan, lantas melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi. Sebenarnya tidaklah demikian. Seperti halnya lembaga arbitrase atau mediasi lain, BAPMI pun tunduk kepada aturan hukum yang memberikan batasan dan aturan mengenai kegiatannya.

"Klausula Penyelesaian Sengketa"
Author: Mas Abdurachim Husein, Wakil Ketua BAPMI
Highlight: Beberapa pengaduan yang masuk ke BAPMI tidak dapat diproses lebih lanjut disebabkan para pihak belum mempunyai kesepakatan untuk membawa persengketaan ke BAPMI. Ada juga disebabkan perjanjian para pihak sudah mencantumkan klausula bahwa penyelesaian sengketa akan diajukan ke pengadilan atau lembaga mediasi/arbitrase yang lain. Sehingga dalam hal ini BAPMI menjadi tidak berwenang.

"Mintalah Pendapat (Mengikat) Dari Ahlinya"
Author: Hamud M. Balfas, Arbiter/Mediator BAPMI
Highlight: Dalam perikatan perdata, para pihak sesungguhnya memiliki opsi untuk memilih forum atau cara penyelesaian sengketa. Mereka bisa memilih jalur pengadilan, bisa juga di luar pengadilan. Salah satu cara penyelesaian di luar pengadilan yang juga perlu diketahui oleh pelaku bisnis di samping arbitrase dan mediasi adalah apa yang dikenal dengan "pendapat mengikat" (binding opinion).

"Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa"
Author: Felix O. Soebagjo, Sekretaris Jenderal BAPMI.
Highlight: Pengertian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa selain pengadilan. Oleh karena itu APS sering pula disebut alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

"Dispute Management"
Author:Bacelius Ruru, Ketua BAPMI.
Highlight: Sengketa tidak hanya akibat dari itikad buruk, namun sering kali juga dari hal lain di luar kehendak para pihak. Sengketa harus dikelola dengan baik agar tidak semakin merugikan dan rumit.

"Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibidang Perbankan"
Author:oleh Felix O. Soebagjo.
Highlight: Proses negosiasi adalah proses yang forward looking dan bukan backward looking. Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau dasar hukum yang diterapkan namun lebih kepada penyelesaian masalah. "The goal is not truth finding or law imposing, but problem solving" (Lovenheim, 1996: 1.4)

"Penyelesaian Sengketa Di Pasar Modal Melalui Mekanisme Penyelesaian Di Luar Pengadilan"
Author: Oleh Bacelius Ruru, Ketua BAPMI.
Highlight: Alternatif Penyelesaian Sengketa (”APS”) atau Alternative Dispute Resolution (”ADR”) adalah suatu cara penyelesaian sengketa di samping cara yang pada umumnya ditempuh oleh masyarakat (pengadilan). APS disebut juga alternatif penyelesaian di luar pengadilan (out-of-court dispute settlement), meskipun dewasa ini penerapan salah satu mekanisme APS, yakni Mediasi, telah pula diterapkan sebagai bagian dari proses persidangan perdata.

"Role of Indonesian Insolvency System: Case for Optimism and Case for Caution"
Author: Mr. Bacelius Ruru.
Highlight: The Indonesian insolvency law, which, on paper, provides creditors with the ability to liquidate companies in default of their obligations, has been interpreted in case after case in a manner which prevents such liquidation from taking place. As a result, Indonesian debt restructuring negotiations have often been directionless, as the parties struggle to determine whether a negotiated solution is, indeed, preferable to a legally-imposed solution.

"BAPMI dan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal"
Author: Achmad Zen Umar Purba.
Highlight: Lima elemen penting dalam sebuah lembaga arbitrase, yakni: pengurus yang kompeten, kredibel, berintergritas; visi dan misi organisasi; peraturan dan acara yang baik dan dapat dilaksanakan; arbiter yang kompeten jujur dan berintergritas; serta struktur biaya dan imbalan yang dikenakan bagi penguasa jasa.

"Arbitrase dan Kepailitan"
Author: Fred B.G. Tumbuan
Highlight: Debitor tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (volkomen handelingsbevoegd), namun perbuatan debitor tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam harta pailit. Kalaupun debitor melanggar ketentuan tersebut, perbuatannya dimaksud tidak mengikat harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Bagaimana dengan nasib arbitrase yang sedang berjalan sedangkan debitor dinyatakan pailit?

"Putusan Arbitrase Ditinjau dari Bentuk, Isi Syarat-syarat Materil dan Syarat-syarat Formilnya, serta Sistematika"
Author: H.R. Saragih SH.
Highlight: Penolakan eksekusi oleh Ketua Pengadilan tidak saja didasarkan kepada pasal 4 dan pasal 5 UU No. 30 tahun 1999, akan tetapi suatu putusan arbitrase yang diktum putusannya, seluruhnya hanya bersifat deklaratoir ataupun konstitutif, bisa juga menjadi alasan suatu putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Links | User Agreement | Your Comment | Tell Friends
Copyright © 2006 - Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia - All Rights Reserved